Meneguhkan Kerahasian Data Di Tengah Ancaman
Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Indonesia melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum dengan korban 20 mahasiswi dan 7 dosen di lingkungan Fakultas Hukum baru saja terjadi di lingkup akademik. Kampus yang seharusnya menjadi benteng perlindungan intelektual dan moral, dalam realitanya kekerasan seksual justru terjadi di lingkungan akademik, mengubah ruang yang seharusnya penuh ilmu pengetahuan menjadi tempat terjadinya trauma yang sistematik.
Universitas Indonesia melalui Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) telah melakukan identifikasi dengan mengedepankan prinsip keadilan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Tertanggal 15 April 2026, satgas secara resmi membekukan status kemahasiswaan sementara terhadap 16 mahasiswa terlapor. Pembekuan ini berlaku untuk pembatasan dalam kegiatan di lingkup akademik. Universitas Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian PPPA dalam penanganan kasus ini. Kementerian PPPA menyampaikan apresiasi langkah cepat dan terukur yang dilakukan UI.
Kejadian ini melibatkan platform digital (instagram) dimana informasi yang beredar sangat cepat diterima oleh khalayak umum. Sekarang ini identitas bukan hanya melekat pada fisik, melainkan terekam pula dalam jejak digital, seperti yang dikutip dalam Antara (2024), ruang siber telah menjadi hal yang cukup familiar dan dapat menjadi medan perang.
Dibalik kemudahan konektivitas, ancaman dapat mengintai dengan pola yang manipulatif terutama bagi mereka yang menjadi sasaran kekerasan seksual. Konsep Digital Guardians didefinisikan tentang kesadaran penuh (mindfulness) atas kedaulatan data pribadi dan keberanian untuk membatasi ruang privat dari khalayak umum. Fenomena ini menciptakan medan perang baru bagi orang muda, yang menuntut kesiapan mental dan kecakapan dalam mengelola kehadiran mereka di dunia maya.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), Sekitar 34,49% pengguna internet Gen Z. Kemudian, 10,46% pengguna internet Pos Gen Z (Gen Alpha). Efektivitas pemanfaatan akses digital meningkat ketika anak berpartisipasi secara aktif dan terstruktur dalam berbagai aktivitas digital. Partisipasi tersebut berkontribusi pada pengembangan keterampilan kreatif serta literasi digital yang esensial dalam menghadapi tuntutan kehidupan sosial dan ekonomi di masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak dalam ruang digital
Pengembangan dan Manifestasi PP Tunas.
Di Indonesia pemerintah mengesahkan perlindungan anak di ruang digital pada Maret 2025, melalui Peraturan Pemerintahan No. 17/2025 (PP Tunas). PP Tunas mengatur sistem elektronik dan layanan digital yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE). Pembagian tanggung jawab dalam PP Tunas melibatkan berbagai pemangku kepentingan Salah satunya yakni Kementerian Komunikasi dan Digital (Kekomdigi) dipilih sebagai regulator dan penegak kepatuhan.
PP Tunas (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak di ruang digital. Ruang lingkup yang dibahas meliputi:
- Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten berbahaya
- Memberikan mekanisme pelaporan yang mudah
- Memastikan remediasi yang cepat
- Mengatur verifikasi usia pengguna, penerapan pengamanan teknis, dan larangan profiling data anak untuk kepentingan
Menurut Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menunjukan bahwa pengguna internet Gen Z (kelahiran 1997-2012) mencapai 34,4%, angka ini menunjukan tingginya intensitas keterlibatan anak dalam ruang digital. Berdasarkan data tersebut, pentingnya sebagian besar platform digital mengembangkan berbagai mekanisme perlindungan anak seperti verifikasi usia, pengaturan privasi berbasis usia sebagai pengaturan bawaan (default), pembatasan interaksi dengan akun yang tidak dikenal, kontrol orang tua (parental control), serta fitur digital wellbeing.
Di Jepang juga menghadapi tantangan terkait penggunaan platform digital di kalangan anak-anak dan remaja. Diatur melalui Kagawa Prefecture Gaming Law, dimana berlaku batasan waktu bermain video game untuk anak-anak dibawah usia 18 tahun. Untuk batasan waktu yang dianjurkan yakni 60 menit per hari pada hari sekolah dan 90 menit pada akhir pekan libur sekolah. Untuk batasan penggunaan smartphone pukul 9 malam untuk anak SMP dan pukul 10 malam untuk siswa SMA.
Di tengah tren penggunaan Artificial Intelligence yang sedang booming saat ini, anak-anak dan remaja kini memiliki akses mudah ke berbagai alat cerdas yang dapat membantu mereka mengerjakan tugas, menciptakan karya seni, hingga memprogram aplikasi hanya melalui instruksi teks sederhana. Fenomena ini menciptakan tantangan baru berupa ketergantungan instan. Diperlukan, pergeseran paradigma untuk bijak dalam menggunakan platform digital.
Peran dan Strategi Orang Muda Sebagai Duta Digital Guardians
Kesadaran akan konsep Digital Guardians yang memadukan kedaulatan pribadi dengan perlindungan sistem melalui implementasi tegas PP Tunas. Hak rasa aman juga sering terancam melalui perundungan siber, ancaman daring, dan kekerasan verbal di dunia digital. Seperti salah satu contohnya yang baru saja terjadi di Universitas Indonesia. Fenomena ini menunjukan bahwa pelanggaran tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk tekanan mental dan sosial melalui teknologi.
Sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi, orang muda dinilai dapat beradaptasi dengan dunia digital. Orang muda juga dapat berperan sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah arus digitalisasi, seperti:
- Orang muda perlu menyadari bahwa kebebasan berekspresi dijalankan dengan menghormati hak-hak orang lain. Menyampaikan saran dan kritik secara santun, tidak menyebarkan hoax, serta menghindari kritik secara santun merupakan bentuk nyata perlindungan di ruang digital.
- Orang muda dapat berperan dengan tidak menyebarkan data pribadi, foto, konten, atau video orang lain tanpa izin, serta lebih berhati-hati dalam mengelola data diri sendiri.
- Orang muda dapat mengambil peran dengan tidak ikut menyebarkan konten yang merendahkan, berani menegur perilaku tidak pantas, serta memberikan dukungan moral kepada korban.
Konsep digital guardians hadir dalam memadukan kedaulatan pribadi dengan penggunaan bijak dalam ekosistem digital. Orang muda diharapkan hadir dalam perubahan untuk menuju ekosistem digital yang baik.
Daftar Pustaka
Aaron, Rasya Athalla, and Jimmy Daniel Berlianto. Melindungi Anak di Ruang Digital: Memperkuat PP Tunas melalui Pendekatan Tanggung Jawab Bersama, 2026, https://repository.cips-indonesia.org/id/publications/689506/melindungi-anak-di-ruang-digital-memperkuat-pp-tunas-melalui-pendekatan-tanggung.
Antara. “Pakar: Ruang siber telah menjadi medan perang modern.” antaranews.com, Antara News, 4 April 2024, https://www.antaranews.com/berita/4045509/pakar-ruang-siber-telah-menjadi-medan-perang-modern.
Antara. “6 negara yang terapkan batasan umur pengguna medsos dan platform.” antaranews.com, Antara News, 21 Maret 2025, https://www.antaranews.com/berita/4727233/6-negara-yang-terapkan-batasan-umur-pengguna-medsos-dan-platform.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang.” apjii.or.id, Apjii, 07 Februari 2024, https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang.
Ernowo, Pasha Yudha. “UI Investigasi Dugaan Pelecehan Verbal di FH, Satgas PPKS Turun Tangan.” https://infopublik.id/, InfoPublik, 15 April 2026, https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/965952/ui-investigasi-dugaan-pelecehan-verbal-di-fh-satgas-ppks-turun-tangan#:~:text=Universitas%20Indonesia%20(UI)%20menegaskan%20sikap%20tegas%20terhadap,mekanisme%20resmi%20kampus%20dengan%20pendekat.
Author: Fais Ridho Nugroho
