Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Tak Seharusnya Berjuang Sendiri

Korban-Kekerasan-Berbasis-Gender-Online-Tak-Seharusnya-Berjuang-Sendiri-healtheroes.id

Perlindungan terhadap KBGO harus dimulai dari sistem yang berpihak kepada korban, bukan sekadar imbauan agar korban lebih berhati-hati.

Bayangkan sebuah foto pribadi yang dikirim karena percaya, lalu tersebar tanpa izin, atau percakapan pribadi yang dipakai untuk mengancam dan memeras pemiliknya. Bagi korban, dampaknya tidak berhenti di layar ponsel, di sana ada rasa takut, tekanan psikologis, hubungan sosial yang rusak, pendidikan atau pekerjaan yang terganggu, bahkan ancaman terhadap keselamatan.

Itulah wajah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu kekerasan yang dilakukan atau difasilitasi teknologi digital dan berkaitan dengan gender serta ketimpangan relasi kuasa. Bentuknya beragam, ada pelecehan seksual daring (dalam jaringan), ancaman penyebaran konten intim, pemerasan seksual, penguntitan, dan doxing (penyebaran data pribadi untuk mengintimidasi atau menyerang korban).

Ilustrasi korban kekerasan berbasis gender online menerima pesan ancaman lewat ponsel
Ilustrasi: pesan bernada ancaman lewat ponsel adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online. Sumber : AI Generatif

Memblokir akun pelaku tidak menyelesaikan kekerasan berbasis gender online. Konten yang sudah dihapus dari satu akun bisa muncul lagi lewat salinan di ruang digital lain. Korban harus menghadapi penyebaran ulang, komentar yang merendahkan, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Karena jejak digital sulit hilang, kekerasan ini bisa terus berulang.

Data Pengaduan KBGO

Katadata, mengutip data SAFEnet, melaporkan 2.382 laporan KBGO di Indonesia sepanjang 2025, naik sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya. Sebanyak 1.372 kasus tercatat pada kelompok usia 18 hingga 25 tahun. Bentuk yang paling banyak dilaporkan adalah ancaman penyebaran konten intim (1.150 kasus), disusul pemerasan seksual daring (592 kasus). Sementara itu, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025 mencatat 1.846 kasus KBGO pada 2025, naik dari 1.791 kasus pada 2024.

Angka-angka ini perlu dibaca dengan cermat. SAFEnet dan Komnas Perempuan memakai mekanisme pengaduan dan pencatatan yang berbeda, jadi angkanya tidak bisa dijumlahkan, dan laju kenaikannya pun tidak bisa dibandingkan secara langsung.

Data pengaduan juga belum menggambarkan seluruh kejadian, sebab tidak semua korban dapat atau bersedia mengakses mekanisme pengaduan. Meski begitu, kedua sumber itu menunjukkan bahwa kekerasan di ruang digital adalah persoalan nyata.

Kelompok usia muda perlu perhatian khusus. Mereka memakai ruang digital untuk belajar, bekerja, bersosialisasi, dan berekspresi. Tetapi akrab dengan teknologi tidak otomatis berarti paham risikonya atau mampu menghadapi ancaman digital.

Karena itu, edukasi keamanan digital memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban. Mengingatkan orang agar berhati-hati tidak berarti membenarkan pelaku. Tanggung jawab atas tindakan kekerasan ada pada pelakunya, bukan pada korban yang menjadi sasaran.

Ketika Korban Ikut Disalahkan

Salah satu hal paling menyakitkan dalam penanganan kekerasan berbasis gender online adalah kecenderungan menyalahkan korban. Ketika foto pribadi tersebar, pertanyaan yang muncul sering kali bukan mengapa pelaku menyebarkannya, melainkan mengapa korban pernah mengirimnya.

Cara pandang ini berbahaya. Perhatian bergeser dari pelaku, tekanan psikologis korban bertambah berat, dan korban jadi enggan mencari pertolongan karena takut dipermalukan atau tidak dipercaya.

Izin mengirim foto kepada satu orang bukanlah izin untuk menyebarkannya kepada orang lain. Kedekatan dalam hubungan, termasuk pacaran, tidak menghapus hak seseorang atas privasinya. Akses terhadap akun atau perangkat seseorang juga bukan izin untuk mengancam atau menyebarkan datanya.

Karena itu, hindari menyimpan, meminta, meneruskan, atau menyebarkan konten intim yang beredar tanpa persetujuan. Jangan menjadikan penderitaan korban bahan lelucon. Ikut menyebarkan konten semacam itu dapat memperluas dampak kekerasan dan memperberat penderitaan korban.

Perlindungan Tidak Boleh Berhenti Pada Imbauan

Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk menangani sebagian bentuk kekerasan di ruang digital. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 14, mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Cakupannya meliputi perekaman dan/atau pengambilan gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objeknya, seperti transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, serta penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual.

Pasal 14 ayat (2) juga mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud memeras, mengancam, memaksa, menyesatkan, atau memperdaya seseorang. Meski begitu, ketentuan ini tidak mencakup seluruh bentuk KBGO. Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyediakan kerangka hukum mengenai pemrosesan dan perlindungan data pribadi.

Namun regulasi tidak otomatis menjamin korban terlindungi. Korban masih kesulitan melapor, mengamankan bukti elektronik, meminta penghapusan konten, memperoleh pendampingan hukum, dan mengakses layanan pemulihan. Hambatan itu makin berat ketika layanan tidak merata di berbagai daerah.

Komnas Perempuan juga menyoroti hambatan ini. Dalam audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital pada April 2026, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyebut keterbatasan infrastruktur dan layanan penanganan, terutama di daerah kepulauan dan wilayah 3T, menghambat korban mengakses pelaporan serta pendampingan hukum dan psikologis.

Komnas Perempuan juga mendorong penguatan pengawasan platform dan penanganan konten berbahaya melalui mekanisme pemutusan akses (take down). Jadi, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan meminta korban lebih waspada. Negara, platform, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat harus menjalankan perannya masing-masing.

Lima Langkah Menuju Sistem yang Berpihak pada Korban

Berikut usulan model respons terpadu. Model ini masih berupa gagasan yang perlu dibangun, bukan klaim bahwa mekanismenya sudah berjalan efektif.

1. Pelaporan yang aman dan mudah diakses.

Korban membutuhkan jalur pengaduan yang jelas, menjaga kerahasiaan identitas, dan tidak mengulang prosedur yang tidak perlu. Informasi tentang tahapan penanganan harus mudah diperoleh.

2. Perlindungan bukti digital.

Korban perlu panduan mengamankan tangkapan layar, tautan, identitas akun, dan waktu kejadian tanpa merusak integritas bukti. Korban tidak boleh diminta menyebarkan kembali konten intim untuk membuktikan kekerasan.

3. Respons cepat terhadap konten berbahaya.

Platform harus menyediakan pelaporan yang mudah ditemukan dan penanganan terukur untuk membatasi penyebaran. Penghapusan konten tidak boleh membebani korban dengan proses berbelit.

4. Pendampingan hukum dan psikologis yang terintegrasi.

Layanan hukum, psikologis, perlindungan keselamatan, dan dukungan sosial harus saling terhubung agar korban tidak menceritakan pengalaman traumatis berulang kali kepada banyak pihak.

5. Pemulihan dan evaluasi yang melibatkan penyintas.

Penanganan tidak selesai ketika laporan diterima atau konten dihapus. Keamanan, kondisi psikologis, serta keberlanjutan pendidikan maupun pekerjaan korban perlu mendapat dukungan sesuai kebutuhan dan persetujuan korban. Lembaga terkait dievaluasi dari kecepatan respons, kualitas layanan, dan akuntabilitasnya, dengan melibatkan pengalaman korban atau penyintas sebagai bahan penilaian.

Baca juga: Kekerasan terhadap Perempuan: Perjalanan Pulang yang Aman

Ruang digital yang aman adalah tanggung jawab bersama

Melawan kekerasan berbasis gender online bukan hanya urusan korban, pemerintah, atau lembaga pendamping. Anak muda punya peran dalam membangun budaya digital yang menghormati persetujuan, privasi, dan martabat manusia.

Mulailah dari hal sederhana, seperti tidak meneruskan foto atau video intim tanpa izin, tidak menyebarkan data pribadi orang lain, tidak ikut menyerang korban di kolom komentar, dan tidak menjadikan kekerasan sebagai candaan.

Ketika mengetahui seseorang mengalami KBGO, dengarkan tanpa menghakimi, jangan memaksanya bercerita lebih dari yang ia siap sampaikan, dan bantu menghubungkannya dengan layanan pendampingan yang aman.

Meski begitu, partisipasi masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab negara dan platform. Literasi digital penting, tetapi tidak cukup. Korban membutuhkan sistem perlindungan yang bekerja, aparat yang memahami karakter kekerasan digital, platform yang bertanggung jawab, dan layanan pemulihan yang terjangkau.

Pada momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kita perlu mengingat bahwa kekerasan tidak selalu meninggalkan luka yang terlihat. Sebagian terjadi lewat layar, pesan, akun, dan penyebaran informasi pribadi, tetapi dampaknya nyata.

Ruang digital semestinya memungkinkan setiap orang belajar, berkarya, dan berpendapat tanpa takut menjadi sasaran kekerasan. Untuk itu, pelaku harus bertanggung jawab dan sistem perlindungan harus hadir saat korban membutuhkannya. Korban kekerasan berbasis gender online tidak seharusnya berjuang sendiri.

Daftar Pustaka

  1. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2186/undang-undang-nomor-12-tahun-2022
  2. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (Tambahkan tautan naskah resmi dari JDIH atau peraturan.go.id.)
  3. Komnas Perempuan. (2026). Siaran Pers Komnas Perempuan: Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025
  4. Katadata. (2026, 20 Februari). Ada 2,3 Ribu Kasus Kekerasan Gender Online di Indonesia Sepanjang 2025 (data SAFEnet). https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/6997e95edf081/ada-23-ribu-kasus-kekerasan-gender-online-di-indonesia-sepanjang-2025
  5. Antara. (2026, April). Kemkomdigi ketatkan pengawasan platform digital tangani KBGO. https://m.antaranews.com/amp/berita/5528780/kemkomdigi-ketatkan-pengawasan-platform-digital-tangani-kbgo
  6. NU Online. (2025, 23 November). Komnas Perempuan Ungkap Ada 1.791 Kasus KBGO pada 2024, Relasi Kuasa Jadi Persoalan Serius. https://nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-ungkap-ada-1-791-kasus-kbgo-pada-2024-relasi-kuasa-jadi-persoalan-serius-MCl4j
  7. NU Online. Komnas Perempuan Desak Pendidikan dan Pemulihan Korban Kekerasan. https://www.nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-desak-pendidikan-dan-pemulihan-korban-kekerasan-adHJ1
Facebook
X
Threads
LinkedIn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Translate »