Instrumentalisasi Opresi Terhadap Perempuan Melalui Hijab

Instrumentalisasi Opresi Terhadap Perempuan Melalui Hijab

Baru-baru ini, rekan perempuan saya, sebut saja namanya Niken, yang merupakan seorang agnostik, memberi tahu saya bahwa ia mendapat kabar bahwa ia diterima di sebuah perusahaan. Awalnya Niken sangat senang, sebab setelah berjuang pontang-panting membawa map cokelat, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan yang selama ini ia dambakan sebagai seorang fresh graduate.

Namun, saat hendak melanjutkan lamarannya, Niken tiba-tiba diminta oleh salah satu pihak perusahaan untuk melakukan sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal karena tidak ada hubungannya dengan posisi yang akan ia tempati.

Mereka tiba-tiba memintanya untuk memakai hijab, yang tentu membuat Niken bingung karena selama proses rekrutmen, tidak ada keterangan dan persyaratan yang menyatakan bahwa ia harus menggunakan hijab, apalagi mengingat ia adalah seorang agnostik.

Niken berusaha menegosiasikan dengan pihak perusahaan bahwa ia tidak setuju dengan pemaksaan pemakaian hijab karena melanggar prinsip yang ia miliki, tetapi pihak perusahaan tetap bersikeras memaksakan aturan hijab kepadanya.

Akibatnya, dengan berat hati Niken pun harus mengundurkan diri dari posisi tersebut, padahal perusahaan yang seharusnya menjadi tempat kerjanya hanya karena di KTP-nya tertulis sebagai Muslim. Sehingga, mereka menerima lamaran pekerjaannya dan memaksakan aturan hijab. 

Dari cerita Niken di atas, saya semakin melek bahwa di Indonesia, maraknya masalah pemaksaan hijab terhadap perempuan ini bagaikan sebuah virus struktural yang telah berhasil menginfeksi berbagai lapisan masyarakat tanpa mereka sadari.

Kita sudah sering melihat beberapa kasus yang mirip di berbagai lembaga publik di Indonesia beberapa tahun terakhir yang seharusnya merupakan lembaga-lembaga yang sekuler, misalnya dari beberapa kasus di sekolah-sekolah negeri.

Salah satu contohnya yaitu di SMAN 1 Bangungtapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022. Diambil dari Aliansi Jurnalis Independen (2022), kronologi kasus tersebut dimulai ketika seorang siswi dipaksa oleh guru bimbingan konseling, wali kelas, dan guru agama untuk mengenakan hijab pada Selasa pagi, 26 Juli 2022. Akibat pemaksaan hijab, siswi tersebut pun mengalami trauma dan depresi, bahkan sampai ia tidak mau berangkat sekolah. 

Kasus serupa juga pernah terjadi di SMKN 2 Padang pada tahun 2021. Dikutip dari laporan Ombudsman Padang (2021), Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, menyatakan bahwa, “Kami menemukan penyimpangan prosedur oleh Kepala SMKN 2 Padang dalam membuat tata tertib sekolah yang mewajibkan siswi yang tidak beragama Islam berseragam muslim dan perbuatan tidak patut oknum pengajar soal siswi yang tidak beragama Islam untuk berseragam muslim,” yang mana dari sini bisa kita lihat bahwa pemaksaan hijab pun juga ditargetkan kepada siswi non-muslim. Di sini juga menunjukkan adanya diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas di samping diskriminasi gender.

Di sisi lain, ada juga kasus larangan hijab di beberapa perusahaan di Indonesia, khususnya yang ada di bidang pariwisata. Berdasarkan laporan dari Magdalene (2024), seorang perempuan bernama “Zahra” menceritakan bahwa ia harus melepas hijabnya saat sedang bekerja di sebuah restoran pada 2023.

Ia mengungkapkan bahwa larangan hijab tersebut disebabkan oleh banyak wisatawan asing yang tidak suka melihat ada pelayan perempuan yang menggunakan hijab yang mana hal ini disebabkan oleh rasisme.

Zahra juga mengeluh bahwa saat bekerja ia tidak memakai hijab, dan banyak orang bertanya-tanya mengapa ia melepas hijabnya akibat mengunggah foto perusahaan ke media sosial, di mana ada foto dirinya tanpa menggunakan hijab. 

Dugaan kasus larangan berhijab lainnya juga pernah terjadi pada 2024 di IKN saat pengukuhan Paskibraka Nasional di IKN. CNN Indonesia melaporkan, pada saat sesi dokumentasi, terlihat seluruh peserta perempuan Paskibraka yang tampak tidak menggunakan hijab, padahal menurut keterangan saksi, selama proses seleksi 18 peserta putri tersebut terlihat memakai hijab.

Hal ini membuat publik menjadi curiga terhadap adanya ketidaktransparanan dari pihak penyelenggara (BPIP), khususnya mengenai kode busana, yang mana tentunya ini menyebabkan kemarahan publik.  

Lima kasus di atas membuktikan bahwa kentalnya budaya patriarki di Indonesia yang selalu ingin mengontrol tubuh perempuan, baik itu dengan memaksakan hijab atau dengan larangan hijab.

Meski begitu, masyarakat kita sayangnya cenderung menganggap remeh kasus hijab tersebut sebagai kasus yang terjadi sebatas masalah yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, padahal masalah tentang hijab ini merupakan salah satu masalah diskriminasi struktural yang tentunya dibentuk dari tradisi patriarki itu sendiri dan bisa menjalar ke permasalahan-permasalahan di bidang lainnya. 

Kalau kita tarik kasus-kasus tersebut ke skala yang lebih besar, misalnya di arena pemerintahan dan politik, tentunya hal tersebut akan berdampak jauh lebih merugikan, khususnya kepada perempuan dan kelompok marjinal lainnya, misalnya, di Iran dan Afghanistan.

Setelah revolusi 1979 di Iran, pemerintah Republik Islam mengeluarkan dekrit yang mewajibkan seluruh perempuan akil baligh, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk menggunakan hijab karena jika tidak, akan ada hukuman yang keras dari pemerintah.

Hal yang sama pun terjadi di Afghanistan setelah Taliban mengambil alih kembali pemerintahan pada 2021, yang bahkan kondisinya jauh lebih buruk daripada nasib perempuan di Iran. Taliban mengeluarkan aturan yang sangat seksis dan misoginis di mana mereka melarang perempuan untuk bersekolah dan bekerja. Mereka juga mewajibkan seluruh perempuan untuk menggunakan burqa, dan bagi pelanggar akan ada hukuman yang berat. 

Di sisi lain, di Turki, pernah ada aturan yang cukup aneh di mana hijab dilarang di negara mayoritas Muslim tersebut. Aturan tersebut dikeluarkan pada tahun 1980-an setelah kudeta militer pada tahun 1980, dan baru digalakkan pada tahun 1997. Aturan tersebut melarang perempuan memakai hijab di sekolah, politik, militer, dan banyak sektor publik lainnya.

Akibatnya, banyak perempuan yang diusir dari sekolah dan terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi, sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk melepas hijab atau bahkan memakai wig.

Aturan tersebut dikerahkan juga karena ada anggapan bahwa hijab itu tradisi arkaik yang mengekang kebebasan perempuan. Aturan seperti ini juga sempat terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto di era 80-an akibat adanya rasa takut terhadap bangkitnya Islamisme di Indonesia mengingat revolusi 1979 di Iran masih sangat hangat.

Baca juga: Ketika Anak Perempuan Berkata Saya Tidak Nyaman

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan mengontrol agensi tubuh perempuan merupakan sesuatu yang sangat misoginis, bahkan jika aturan tersebut dilakukan demi ‘membebaskan’ perempuan, misalnya dari hijab.

Tindakan mengontrol tersebut ujung-ujungnya pun juga akan menjadi suatu alat opresi secara masif terhadap perempuan, yang mana jika masyarakat Indonesia membiarkannya, bisa-bisa hal buruk seperti di Iran dan Afghanistan juga terjadi di Indonesia, yang mana akan merugikan semua pihak, tidak hanya perempuan saja. 

 

Daftar Pustaka: 

Aliansi Jurnalis Independen. (2022, Agustus 1). Jaringan Masyarakat Sipil Kecam Indikasi Pemaksaan Pemakaian Jilbab Sekolah Negeri Yogyakarta. https://aji.or.id/berita-aji/jaringan-masyarakat-sipil-kecam-indikasi-pemaksaan-pemakaian-jilbab-sekolah-negeri

CNN Indonesia. (2024, Agustus 16). Kronologi Larangan Jilbab Paskibraka Berujung Permintaan Maaf BPIP. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240816083205-20-1133659/kronologi-larangan-jilbab-paskibraka-berujung-permintaan-maaf-bpip

Gracia, A. (2024, Oktober 16). Dipaksa Pakai atau Lepas Hijab: Diskriminasi Perempuan di Tempat Kerja. https://magdalene.co/story/diskriminasi-hijab-di-perusahaan/

Ombudsman Republik Indonesia. (2021, Juni 21). Ini Laporan Investigasi Ombudsman Padang soal Aturan Siswi Nonmuslim Harus Berjilbab. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk–ini-laporan-investigasi-ombudsman-padang-soal-aturan-siswi-nonmuslim-harus-berjilbab

Facebook
X
Threads
LinkedIn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Translate »